Desa Sumber

SUMBER - Program Desa Antikorupsi merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan desa. Untuk ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi, sebuah desa harus memenuhi serangkaian kriteria dan indikator mendasar yang ditetapkan oleh lembaga berwenang (seperti KPK dan Kementerian terkait).

Berikut adalah syarat dan indikator utama sebuah desa dapat dikategorikan sebagai Desa Antikorupsi:

• Penguatan Tata Laksana:

  • Ketersediaan dan kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap layanan publik desa.

  • Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan lokal.

  • Bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi dalam pelayanan administratif.

• Penguatan Pengawasan:

  • Adanya mekanisme pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

  • Tidak adanya aparatur desa yang terjerat tindak pidana korupsi dalam kurun waktu tertentu (misalnya 3 tahun terakhir).

  • Tindak lanjut yang jelas terhadap aduan atau aspirasi warga.

• Kualitas Pelayanan Publik:

  • Penerapan prinsip pelayanan profesional, adil, dan tanpa diskriminasi.

  • Kemudahan akses informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya layanan bagi warga.

• Partisipasi Masyarakat:

  • Keterlibatan aktif warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

  • Kebebasan warga untuk menyampaikan kritik, saran, serta laporan dugaan penyimpangan.

• Kearifan Lokal dan Budaya Antikorupsi:

  • Pembinaan dan sosialisasi nilai-nilai kejujuran serta integritas secara berkelanjutan bagi aparatur dan masyarakat.

  • Pelibatan tokoh masyarakat dan agama dalam mengampanyekan budaya antikorupsi.